Karawang-PGRI CAB.CILEBAR-.Kendati blm ada kejelasan kapan rombak kabinet edisi perdana dlm pemerintahan Ade Swara-Cellica Nurachadiana dilakukan,namun isu mengenai nama-nama pejabat yang akan terkena rolling kembali mengemuka.Sama halnya seperti isu-isu sebelumnya tatkala bulan pertama sejak terpilihnya pasangan ini menjadi bupati dan wkl bupati.Isu yang di dengar kalangan PGRI,bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( Disdikpora) yang kini di jabat Eka Sanatha termasuk yang akan di ganti.Bagi pengurus organisasi profesi guru ini sebenarnya tdk masalah kalaupun orang pertama di dinas yang mengurusi pendidikan dilakukan penyegaran.Hanya saja yang mereka sayangkanapabila pergantian itu di isi oleh orang yang bukan dari pejabat struktural.Apalagi isu yang merekaa dengar,jabatan tersebut telah di pesan oleh salah satu parpol.
Kalau memang betul apa yang kami dengar itu,sangat disayangkan,Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada bupati,PGRI tidak sependapat seandainya jabatan Kepala Disdikpora harus di ambil dari pejabat fungsional.Berarti ingin mengulang apa yang sempat jadi kebijakan pemerintahan sebelumnya.Informasi yang kami terima ,katanya calon yang sedang dipertimbangkan adalah salah seorang kepala sekolah SLTA.Biarpun sama-sama orang pendidik,tetapi tetap bisa merusak jenjang karier pejabat struktural,"Ujar Ketua PD PGRI Obang Nurbayu senin (25/4)
Yang di harapkan PGRI ,sambung Obang figur yang di usung untuk menggantikan Eka Sanatha,jika memang perlu di ganti,harus orang yang bisa bekerjasama dengan organisasinya,Yaitu tidak Ujug-ujug orang fungsional di angkat mengisi jabatan yang sesungguhnyalebih pas di isi pejabat struktural bereselon II."Kami bukan mau intervensi atas hak prerogratif bupati.Namun setidaknya ingin memberi masukan jangan sampai nanti salah pilih orang.Insa Allah Rabu (27/4)besok kami akan menghadap bupati untuk menyampaikan hal ini,"tandasnya.
Di pertegas oleh sekretaris Bidang Pengembangan Karier dan Profesi PGRI,Asep Ismail Yusuf,apabila bupati bener-benar lebih memperhatikan garansi yang di lakukan parpol terhadap rencana pergantian kepala Disdikpora,lebih baik mempertahankan status quo atau tetap mempercayakan jabatan pucuk pimpinan dinas ini ke Eka Sanatha.Sebab pihaknya khawatir seandainya dunia pendidikan dibiarkan terkontaminasi kepentingan politik bisa merusak tatanan dunia pendidikan itu sendiri.
Menurutnya jabatan di dinas lain mungkin tidak masalah ketika bupati merasa terpaksa harus melakukan pertimbangan parpol sebagai bagian dari konpensasi politik paska pilkada 2010.Kalau pun di dunia birokrasi atau di lingkungan PNS tidak mengenal kader-kader parpol.Tapi di era kebebasan berpolitik praktis seperti sekarang sulit di pungkiri adanya pejabat-pejabat yang memiliki link terhadap parpol tertentu maupun elit-elit politik lokal.Kondisi demikian bisa jadi membuat beberapa penguurus PGRI ini merasa risih bila"titipan"parpol tersebut terakomodir masuk ke dunia pendidikan.
